Sebagian dari masyarakat mungkin belum paham apa itu neoliberalisme, neoliberalisme secara garis besar adalah suatu sistem ekonomi yang menggunakan badan internasional untuk kepentingan pemilik modal lewat penekanan-penekanan politik, khususnya di negara berkembang dan Negara dunia ketiga. Para pengusaha asing bebas berdagang di Indonesia dengan modal yang lebih besar serta kemampuan berdagang yang lebih baik dibandingkan pengusaha nasional. Kebijakan neolib ini membuat daya beli masyarakat semakin tinggi dan mahal,serta kualitas barang yang diperjualbelikan semakin diperhitungkan. Karena kebanyakan dari masyarakat lebih tertarik membeli barang-barang bermerek/branded ketimbang membeli barang buatan pengusaha nasional.
Hal ini menyebabkan pengusaha Indonesia kalah bersaing di pasar bebas.
Semakin besar pengusaha asing menguasai aset-aset negara dengan kekuatan dana yang besar pula, mengakibatkan perekonomian negara semakin terpuruk. Pengusaha asing selalu memaksa pemerintah untuk mengurangi segala bantuan dan pelayanan bagi masyarakat. Seperti halnya pemotongan subsidi sosial bagi rakyat, pemerintah mencabut subsidi pupuk sehingga terjadi kelangkaan pupuk bagi petani. Pencabutan subsidi pendidikan yang malah melahirkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang intinya secara garis besar menjadikan pendidikan sebagai alat untuk berbisnis para penanam modal. Siapa yang menanam modal paling besar dialah yang dapat mengusai segala peraturan di sekolah tersebut. Seharusnya biaya pendidikan dan segala fasilitasnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan kepada rakyatnya lagi.
Lalu ada juga pencabutan subsidi kesehatan yang berdampak buruk bagi rakyat miskin. Saat ini masyarakat diberi pengobatan gratis oleh pemerintah, tapi dalam penebusan obat yang begitu mahal dan buatan dari luar negeri, apa rakyat mampu membelinya?
Sia-sia pemerintah memberikan pengobatan gratis tapi diberlakukan harga yang mahal terhadap obat tersebut. Ada lagi pencabutan subsidi BBM sehingga terjadi kenaikan BBM 3 kali.
Sebaiknya subsidi itu dapat diberikan kepada nelayan sehingga nelayan tidak dibebani lagi dalam pengisian bahan bakar. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Bantuan langsung Tunai (BLT) sebagai sogokan dan berjumlah sedikit serta birokrasi yang dipersulit. Rakyat miskin jadi tidak mau bekerja dan hanya mengharapkan BLT tersebut tanpa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ini merupakan pembodohan massal!
Seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat, bukan malah mencekoki rakyat dengan uang! Kebijakan neolib ini membuat pemerintah menjual puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada asing. Pemerintah berdalih untuk mengurangi hutang luar negeri, padahal BUMN dijual untuk memperkaya kantong-kantong pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat.
Ada baiknya kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah ini dapat di jadikan lapangan kerja bagi masyarakat kecil. Lantas apa lagi yang mau dikelola kalau semua aset-aset negara dikuasai asing? Sayangnya pemerintahan sekarang sudah dibutakan oleh sistem kebijakan neoliberalisme dengan segala antek-anteknya. Pemerintah membuat peraturan selalu mengatasnamakan demi kepentingan rakyat. Padahal dalam realitanya masyarakat kita masih banyak yang terpuruk kesejahteraannya!
Inikah yang dinamakan untuk kepentingan rakyat?
Neoliberalisme merupakan penyakit yang sudah lama memiskinkan rakyat, yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian rakyat dan mengancam perekonomian kita!
Rakyat harus lebih peka lagi dalam menanggapi permasalahan neoliberalisme ini.
Secara perlahan tapi pasti, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh asing!
Mari bersatu menolak kelanjutan praktek kebijakan NEOLIBERALISME!!
@Paulin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar